Ujian Nasional

UN Dinilai Pemborosan

JAKARTA – Koalisi Pendidikan menilai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan pemborosan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mesti memeriksa anggaran UN.
Koalisi Pendidikan yang diwakili Ade Irawan yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), tiap tahunnya anggaran untuk UN diambil dari APBN, APBD maupun pungutan dari masyarakat atau dalam hal ini ialah orang tua murid.

Berdasarkan data yang dia peroleh, dana dari APBN untuk UN pada tahun 2008/2009 mencapai Rp439 miliar. Sementara UN tahun pelajaran 2007/2008 mengeruk dana hingga Rp537 milyar. Begitupun dana dari APBD.

Ade mengungkapkan, setidaknya ada 33 provinsi dan 400 kabupaten di Indonesia. Apabila dirata-ratakan satu daerah mengeluarkan dana Rp1 miliar, maka total jumlah dana UN yang dikeluarkan pemerintah daerah mencapai Rp433 miliar.

“Walaupun pemerintah menyatakan biaya penyelenggaraan UN gratis tapi kenyataanya masyarakat sudah dibebani biaya jauh sebelum UN itu dilaksanakan,”
ujarnya di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Dengan dana tersebut, pihaknya menilai penyelenggaraan UN termasuk pemborosan. Dana yang begitu besar juga memunculkan indikasi pungli yang terjadi di sekolah. Ade menjelaskan, seharusnya banyak pihak yang memperhatikan anggaran yang begitu besar ini. Pasalnya, dana tersebut seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Kami meminta BPK untuk memeriksa anggaran UN ini. Publik mesti tahu apakah dana tersebut diselewengkan atau tidak,” lugasnya.

Standar nilai kelulusan yang dipatok pemerintah juga dinilai buruk. Pasalnya, standar nilai kelulusan yang tinggi membuat kecemasan bagi peserta didik. Orang tua pun mengirim anak-anaknya ke lembaga bimbingan belajar agar kemampuan menjawab soal UN dapat meningkat.

Inipun menggambarkan diskriminasi karena hanya peserta didik saja yang dapat mengirim anaknya ke lembaga informal. Ini artinya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan semakin tidak merata. Para guru juga banyak yang terlibat dalam kecurangan.

Dirinya menjelaskan, untuk menjaga reputasi sekolah, citra daerah dan rasa malu siswa yang tidak lulus banyak pendidk yang melakukan manipulasi yang tak bermoral. Ada tiga teknik manipulasi yang direkam Koalisi Pendidikan, seperti guru membagikan jawaban sebelum ujian. “Kemudian ada yang memberikan secarik kertas atau SMS saat pengerjaan UN serta membetulkan hasil kerja siswa,” katanya.

Dia mengatakan saat ini Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan agar pemerintah segara memperbaiki pelayanan pendidikan ke peserta didik sebelum UN. Artinya menurutnya MA meminta Pemerintah agar mengevaluasi UN terlebih dahulu.

"Presiden SBY harus tegas memutuskan sehingga masyarakat khususnya peserta didik tidak bingung. Kami meminta UN dihapuskan setidaknya mulai tahun ini," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selama ini UN dianggap pakar pendidikan serta LSM yang bergerak di bidang pendidikan sangat bermasalah. Masalah itu menurutnya yaitu menghilangkan hak guru dalam meluluskan atau tidak meluluskan peserta murid.

Padahal dalam UU Sisdiknas penentuan kelulusan peserta didik merupakan hak guru, karena guru yang mengetahui kondisi peserta didik.

www.okezone.com

Harga Minyak

Penguatan Harga Minyak Dipicu Spekulasi

JAKARTA - Pemerintah menilai tren penguatan harga minyak mentah dunia saat ini lebih didorong oleh faktor spekulasi. Penguatan harga minyak dianggap belum didasari oleh faktor fundamental, seperti kondisi perekonomian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu mengatakan, perkembangan harga minyak harus dilihat dalam beberapa waktu untuk memprediksi tren pergerakannya dengan lebih pasti.

"Kita akan lihat apakah harga ini akan terus seperti sekarang atau (kenaikan) ini merupakan sense of optimism karena pertumbuhan ekonomi meningkat," terangnya di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini memang diyakini akan membaik. Para spekulan melihat hal ini sebagai sinyal kenaikan permintaan dunia atas minyak sehingga harganya menguat. "Ini (minyak) masih ada unsur-unsur spekulasi bahwa harga akan naik," terang dia.

Namun, Anggito melihat, penguatan harga minyak belakangan ini belum riil. Menurutnya, belum jelas dasar kenaikan harga minyak ini.

Pasalnya, dia menerangkan, sejauh ini penguatan pertumbuhan ekonomi belum sesuai dengan ekspektasi dunia. Kemungkinan, ujarnya, baru pada kuartal I 2010 terlihat proyeksi lebih riil dari pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di situ baru terlihat apakah permintaan minyak dunia akan meningkat seperti yang diperkirakan.(Meutia Rahmi /Koran SI/rhs)

www.okezone.com

Bank Syariah

Empat Bank Syariah Operasi Februari 2010

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pada tahun 2010 ini akan ada empat bank umum syariah (BUS) yang akan beroperasi. Rencananya, BUS tersebut akan beroperasi sekitar Februari 2010.

"Ada empat BUS yang akan beroperasi pada Februari 2010," tegas Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Ramzi A. Zuhdi di Gedung Bank Indonesia, Jumat (8/1/2010).

Keempat BUS baru tersebut antara lain BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Jabar-Banten Syariah.

Lanjut Ramzi, proses perizinan 4 BUS tersebut sudah hampir rampung. Pihak bank tersebut sedang menyelesaikan rangkaian infrastruktur, dokumentasi dan pengajuan ke Departemen Hukum dan HAM.

Dengan hadirnya 4 BUS baru tersebut, jumlah BUS di Indonesia menjadi 10 buah. Yaitu melengkapi enam BUS yang telah ada yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Panin Syariah.

"Tapi hingga saat ini belum ada lagi pengajuan pembentukan bank syariah baru baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS)," pungkasnya.(Didik Purwanto/Koran SI/rhs)

www.okezone.com

Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Resmikan Pusdiklat

JAKARTA - Kini Ditjen Pajak telah memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak. Fasilitas itu diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo.

Peresmian dilakukan di Pusdiklat Pajak yang berlokasi di Jalan Sakti Raya Nomor 1 Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat (8/1/2009).

Kepala Pusdiklat Pajak Chaizi Nasucha menjelaskan, pembangunan fasilitas pada Pusdiklat Pajak meliputi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pusdiklat Pajak Tahun 2009.

"Pusdiklat Pajak bertekad untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana yang ada," demikian dikatakan oleh Chaizi, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.

Kegiatan tersebut antara lain mencakup pembangunan ruang kelas, ruang tunggu dosen, ruang serbaguna, ruang makan siswa dan poliklinik; renovasi gedung aula, asrama siswa, ruang widyaiswara dan perpustakaan, serta pengadaan fasilitas CCTV, perangkat teleconference, dan perangkat alat pendidikan.

Pada 2009 terdapat 14 ruang kelas dan 10 kamar asrama yang dapat menampung sekitar 40 orang. Namun pada tahun ini terdapat 14 ruang kelas dan 49 kamar asrama untuk menampung sekitar 147 orang.

Rencananya, pada 2011 mendatang Pusdiklat Pajak akan memiliki 32 ruang kelas dan 61 kamar asrama yang dapat menampung sekitar 183 orang.

www.okezone.com

AIDS

Diduga AIDS, Warga Blitar Dirawat di Kandang Sapi

BLITAR - Gara-gara dicurigai terjangkit penyakit HIV/AIDS, Rubiono (32), warga Jalan Mojopahit RT 2/RW 4, Kelurahan Gedog, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, tidak diterima keluarganya untuk tinggal bersama.

Batuk menahun hingga vonis dari Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Kota Blitar mengidap penyakit TBC, membuat duda dua anak ini, terpaksa mendiami sebuah ruangan bekas kandang sapi.

Batuk yang tak kunjung sembuh itu, dicurigai kerabat akibat penyakit HIV/AIDS yang di deritanya. Selain batuk dengan kondisi fisik kurus kering, Rubiono juga mengalami diare berkepanjangan. Belakangan, karena sakitnya, ia mengalami kelumpuhan.

Ayah dari Anik Suryani (9) dan Ana Widyastuti (8) itu tergeletak di atas tempat tidur di ruangannya yang berukuran 3 x 4 meter. Rumah mungil sangat sederhana itu, berlantai semen dengan seluruh dinding terbuat dari triplek.

Lokasi ini berada di pinggir sungai, bersebelahan dengan sekolah Taman Kanak-kanak Al Hidayah Kota Blitar. “Saya yang memintanya bertempat tinggal di sana. Baru sekitar 2 mingguan. Karena tanah itu juga milik keluarganya,” tutur Nurhadi, tetangga Rubiono kepada wartawan Jumat (8/1).

Nurhadi mengaku tidak begitu tahu bagaimana proses penyakit yang di derita Rubiono. Yang ia ketahui, sepulang dari Palembang, mantan suami Ny Agus Widyaningsih ini, terlihat kerap batuk-batuk.

Datang dari pulau Sumatera, Rubiono langsung menumpang hidup di rumah Ny Parmi, 60 bibinya, yang keseharianya berjualan nasi pecel. Sebab, orang tua, dan saudaranya berada di papua (Irian Jaya). Sementara kedua anaknya ikut mantan istrinya.

“Merasa tidak enak dengan bibinya, karena batuknya mengganggu pembeli, Rubiono kemudian memutuskan tinggal di rumah Ny Anik, adiknya yang berada di Nganjuk,” papar Nurhadi.

Namun keberadaanya di Nganjuk hanya berlangsung 3 hari. Dengan alasan Ny Anik sering sakit-sakitan, Rubiono kembali ke Blitar. Sementara melihat kedatanganya, keluarga Ny Parmi langsung menyampaikan sinyal penolakan.

Dalam kondisi terjepit tersebut, Nurhadi menyarankan Rubiono untuk sementara waktu menempati ruangan kosong yang dulunya berfungsi sebagai kandang sapi. “Sebab saya fikir tidak mungkin kalau tinggal di masjid. Karena disarankan untuk tinggal di sana (kandang sapi) sampai ada pertolongan lebih kanjut,” jelas Nurhadi.
Untuk makan, Rubiono bergantung dari uluran tangan kerabat dan tetangganya. Sutejo (53), paman Rubiono menambahkan, keponakanya memiliki prilaku hidup yang kurang sehat. Saat masih bertempat tinggal di Blitar dan Papua (sebelum ke Palembang), Rubiono kerap berkunjung ke lokalisasi.

Karenanya ketika pulang dengan kondisi badan kurus kering, batuk-batuk dan diare tak kunjung sembuh, pihak keluarga curiga Rubiono mengidap HIV/AIDS. “Kalau memang benar HIV/AIDS, kami sendiri takut tertular kalau penangananya salah,” ujarnya.

Sementara menurut pengakuan Rubiono, dirinya mengalami sakit batuk sekitar setahunan. Tepatnya sejak masih bekerja di Pelembang sebagai kuli angkut. Setiba di Blitar sekira 6 bulan lalu, Rubiono berobat ke RSK Budi Rahayu Blitar. “Dokter rumah sakit menyatakan TBC. Saya kemudian berobat jalan di Puskesmas Sananwetan. Karena tidak sembuh saya pergi ke Palembang. Oleh majikan kemudian dipulangkan,” tuturnya.
(Solichan Arif/Koran SI/ful)

www.okezone.com

Depnakertrans

Fokus ke Transmigrasi

JAKARTA - Anggaran untuk transmigrasi merupakan anggaran paling besar yang dialokasikan di Depnakertrans.
Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Besar Setyoko mengatakan, anggaran khusus untuk transmigrasi dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Depnakertrans 2010 mencapai Rp1.231.035.353.

Dana tersebut terbagi untuk Direktorat Jenderal Pembinaan, Penyiapan, Permukiman dan Penempatan (P4T) sebesar Rp646.861.128 dan untuk Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) sebesar Rp584.174.225. Besar menyebutkan, total anggaran yang diterima Depnakertrans dalam APBN 2010 mencapai Rp2.860.298.807.

“Dana tersebut dialokasikan ke 790 DIPA dalam bentuk dana pusat, dekosentrasi dan dana tugas pembantuan,” lugasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Besar juga menyatakan telah ditetapkan pejabat pengelola keuangan di pusat maupun daerah sebanyak 1.695 orang. Rinciannya yakni, penguji dan penerbit sumber daya manusia (SDM) 285 orang, bendahara pengeluaran dan penerima 772 orang serta pelaksana pengelola 315 orang.

Namun masih ada yang dalam proses penetapan sebanyak 95 satuan kerja dan yang belum mengusulkan sebanyak 118 satuan kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, transmigrasi merupakan jawaban dari persoalan pengangguran dan kemiskinan. “Transmigrasi sangat relevan sebagai upaya pembangunan didaerah,” lugasnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan meminta bantuan seluruh pengusaha dan lintas departemen untuk terlibat dalam transmigrasi jenis agro industry sehingga pertanian pun dapat berkembang.

Muhaimin mengaku optimis bahwa dalam waktu 5-10 tahun lagi program transmigrasi akan menjadi andalan dalam menjembatani pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mencapai itu, urainya, daerah penempatan dan asal transmigran harus dipersiapkan dengan matang.
(Neneng Zubaidah/Koran SI/ram)

www.okezone.com

Tangis Boediono

Tangis Boediono Bukti Alotnya Pembahasan Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Air mata Boediono menetes. Miranda Goeltom pun memegang hidungnya agar tangisnya tak meledak. Tangisan tersedu-sedu keluar dari Siti Ch Fadjrijah.

Kesaksian itulah yang diungkapkan oleh mantan Direktur Pengawasan Bank I BI Zainal Abidin dalam pemeriksaan oleh Pansus Angket Bank Century, malam tadi.

Situasi dramatis itu terjadi dalam rapat 13 November 2008, saat BI mengambil keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) bagi Bank Century. Pentingkah fakta tangisan para petinggi BI itu untuk Pansus Century?

Anggota pansus asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa tangisan itu mengandung arti. Salah satunya, adanya tekanan yang cukup besar di dalam tubuh BI dalam mengambil keputusan "penyelamatan" bagi Bank Century. "Tangisan itu menunjukkan bahwa ada pembahasan alot yang membuat petinggi BI stres saat membahas itu," kata Bambang, Jumat (8/1/2010), kepada Kompas.com.

Alotnya pembahasan penyelamatan Bank Century menjadi pertanyaan pansus sejak awal. Bank milik Robert Tantular itu dinilai hanya bank kecil yang mendapatkan perlakuan "khusus", apalagi dalam kesaksian sejumlah pejabat BI ada kelonggaran yang diberikan kepada bank milik Robert Tantular itu.

Padahal, catatan menunjukkan bahwa bank yang merupakan merger dari Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko itu punya rekam jejak buruk di dunia perbankan. Bahkan, bank-bank ini berulang kali melakukan pelanggaran.

"Fakta baru juga, ketika Pak Zainal mengatakan, sebagai pengawas, ia sudah memberikan penilaian bahwa Bank Century tidak memenuhi syarat untuk menerima FPJP. Jadi, ada apa ini?" katanya.

Akan tetapi, Zainal sendiri tak mengungkapkan mengenai adanya tekanan pihak luar kepada BI terkait penyelamatan Century. Namun, berdasarkan pengakuannya, ada penolakan dari pejabat di level direktur untuk mengucurkan dana bagi bank tersebut. "Pernyataan Pak Zainal dan dua direktur lainnya menunjukkan bahwa sebenarnya ada penolakan dan perlawanan dari dalam BI sendiri," ujar Bambang.